Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh)? Memahami Cara Kerja dan Perhitungannya
Setiap orang yang bekerja tentu mengharapkan penghasilan sebagai imbalan atas waktu, tenaga, dan kemampuan yang diberikan. Penghasilan tersebut dapat berasal dari gaji bulanan, usaha, pekerjaan lepas, maupun sumber lainnya.
Namun, dalam sistem perpajakan Indonesia, tidak semua penghasilan dapat diterima sepenuhnya tanpa memperhatikan kewajiban pajak. Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan penghasilan adalah Pajak Penghasilan atau PPh. PPh merupakan bagian penting dari sistem penerimaan negara. Melalui pajak ini, pemerintah memperoleh pendapatan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Lantas, apa itu PPh? Siapa saja yang wajib membayarnya dan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan di Indonesia?
1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, hadiah, dan bentuk tambahan kemampuan ekonomis lainnya yang menjadi objek pajak. PPh berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, seperti perusahaan dan organisasi yang memenuhi persyaratan perpajakan.
Sebagai contoh, seorang karyawan menerima gaji setiap bulan dari perusahaan tempatnya bekerja. Penghasilan tersebut dapat menjadi objek PPh sesuai ketentuan yang berlaku. Begitu pula seorang pengusaha yang memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Penghasilan tersebut juga dapat menimbulkan kewajiban PPh. Dengan demikian, PPh tidak hanya berkaitan dengan pekerja kantoran, tetapi juga masyarakat yang memperoleh penghasilan dari berbagai kegiatan ekonomi.
2. Mengapa Pajak Penghasilan Dikenakan?
PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan.
Ada beberapa alasan mengapa pajak penghasilan diterapkan.
A. Menjadi Sumber Pendapatan Negara
Penerimaan PPh membantu pemerintah membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan publik. Semakin baik kepatuhan perpajakan masyarakat, semakin besar pula potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan.
B. Mendorong Keadilan dalam Perpajakan
Sistem PPh orang pribadi menggunakan tarif progresif. Artinya, semakin tinggi lapisan penghasilan kena pajak, semakin tinggi tarif yang dikenakan pada lapisan tersebut. Sistem ini dirancang agar beban pajak mempertimbangkan kemampuan ekonomis wajib pajak.
C. Mendukung Stabilitas Ekonomi
Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk memengaruhi aktivitas ekonomi. Misalnya, kebijakan insentif pajak dapat diberikan untuk mendukung sektor usaha atau kegiatan ekonomi tertentu sesuai kebutuhan.
D. Mendukung Pemerataan Kesejahteraan
Penerimaan PPh menjadi bagian dari pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Melalui belanja pemerintah, penerimaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara lebih luas.
3. Apa Saja Jenis Pajak Penghasilan di Indonesia?
Pajak Penghasilan memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan sumber penghasilan dan mekanisme pengenaannya.
Berikut beberapa jenis PPh yang penting diketahui.
A. PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.
Contohnya meliputi:
- Gaji karyawan.
- Upah pekerja.
- Honorarium.
- Tunjangan.
- Bonus atau imbalan tertentu.
Dalam praktiknya, perusahaan sebagai pemberi kerja umumnya melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sesuai ketentuan.
B. PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh pihak tertentu atas transaksi atau kegiatan tertentu, seperti kegiatan impor dan pembelian barang oleh instansi pemerintah sesuai ketentuan. Pajak ini berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan transaksi ekonomi tertentu.
C. PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas jenis penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan imbalan jasa tertentu sesuai ketentuan.
Sebagai contoh, suatu perusahaan membayar jasa tertentu kepada perusahaan lain. Dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, pembayaran tersebut dapat dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
D. PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Tujuannya adalah membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap, sehingga tidak seluruh pembayaran harus dilakukan sekaligus pada akhir tahun pajak.
E. PPh Pasal 29
PPh Pasal 29 merupakan pajak yang masih harus dibayar ketika jumlah pajak terutang dalam satu tahun lebih besar daripada kredit pajak yang telah dibayar atau dipotong sebelumnya.
Sebagai contoh, setelah menghitung seluruh penghasilan dan kredit pajak dalam SPT Tahunan, ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran. Kekurangan tersebut dikenal sebagai PPh Pasal 29.
F. PPh Final
PPh Final merupakan pajak penghasilan yang pelunasannya bersifat final atas jenis penghasilan tertentu. Salah satu contohnya adalah PPh Final atas penghasilan usaha tertentu yang memenuhi persyaratan, termasuk skema pajak bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
Karena bersifat final, penghasilan yang telah dikenakan PPh Final memiliki perlakuan berbeda dari penghasilan yang dikenakan tarif umum dalam penghitungan pajak tahunan.
4. Apa Itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?
Dalam perhitungan PPh orang pribadi, terdapat istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenai PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya, sebelum menghitung penghasilan kena pajak seseorang, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangi dengan PTKP yang sesuai dengan status wajib pajaknya.
Besaran PTKP dasar yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:
Keterangan| Nilai PTKP per tahun
Wajib pajak orang pribadi| Rp54.000.000
Tambahan karena kawin| Rp4.500.000
Tambahan setiap tanggungan| Rp4.500.000
Tambahan maksimal tanggungan| 3 orang
Sebagai contoh, seseorang dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan memiliki PTKP sebesar Rp54 juta per tahun. Sementara itu, wajib pajak dengan status kawin tanpa tanggungan memiliki PTKP sebesar Rp58,5 juta per tahun. Perlu diperhatikan bahwa status perkawinan dan jumlah tanggungan memiliki ketentuan tersendiri. Penentuan PTKP juga mempertimbangkan kondisi pada awal tahun pajak.
5. Berapa Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi?
Indonesia menerapkan tarif progresif untuk penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, lapisan tarifnya adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak per Tahun| Tarif
Sampai dengan Rp60 juta| 5%
Di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta| 15%
Di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta| 25%
Di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar| 30%
Di atas Rp5 miliar| 35%
Tarif tersebut dikenakan secara bertingkat, bukan langsung terhadap seluruh penghasilan dengan menggunakan tarif tertinggi yang dicapai.
Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp100 juta, perhitungannya adalah:
- Rp60 juta pertama dikenakan tarif 5%.
- Sisa Rp40 juta dikenakan tarif 15%.
Dengan demikian, pajak dihitung berdasarkan masing-masing lapisan penghasilan. Sistem progresif ini membuat perhitungan pajak lebih mempertimbangkan besarnya kemampuan ekonomis wajib pajak.
6. Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penghasilan?
Untuk memahami cara kerja PPh, kita dapat menggunakan contoh sederhana seorang karyawan yang memperoleh gaji tetap setiap bulan.
Misalnya:
- Gaji bruto per bulan: Rp6.000.000.
- Gaji bruto per tahun: Rp72.000.000.
- Status wajib pajak: tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0).
- PTKP: Rp54.000.000 per tahun.
Dalam ilustrasi ini, kita menggunakan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, dengan batas maksimal Rp6.000.000 setahun.
Langkah 1: Menghitung Penghasilan Bruto Setahun
Gaji bulanan dikalikan dengan 12 bulan.
Rp6.000.000 × 12 = Rp72.000.000.
Jadi, penghasilan bruto setahun adalah Rp72 juta.
Langkah 2: Menghitung Biaya Jabatan
Biaya jabatan dihitung sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun, dengan batas maksimal Rp6 juta. 5% × Rp72.000.000 = Rp3.600.000.
Langkah 3: Menghitung Penghasilan Neto
Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan.
Rp72.000.000 − Rp3.600.000 = Rp68.400.000.
Jadi, penghasilan neto setahun adalah Rp68,4 juta.
Langkah 4: Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan neto dikurangi PTKP.
Rp68.400.000 − Rp54.000.000 = Rp14.400.000.
Dengan demikian, penghasilan kena pajak adalah Rp14,4 juta.
Langkah 5: Menghitung Pajak Terutang
Karena PKP masih berada pada lapisan pertama, tarif yang digunakan adalah 5%.
5% × Rp14.400.000 = Rp720.000. Hasil ilustrasi: PPh terutang dalam satu tahun adalah Rp720.000.
Perhitungan ini merupakan penyederhanaan untuk tujuan edukasi. Perhitungan aktual dapat dipengaruhi oleh komponen penghasilan, iuran yang dapat diperhitungkan, penghasilan tidak teratur, status perpajakan, dan ketentuan pemotongan yang berlaku.
7. Apa Itu Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21?
Sejak 1 Januari 2024, pemerintah menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dalam kondisi yang diatur.
TER digunakan untuk menghitung pemotongan pajak bulanan atau harian berdasarkan kategori dan besaran penghasilan bruto. Untuk pegawai tetap, secara umum mekanismenya adalah:
- Pada masa pajak selain masa pajak terakhir, pemotongan menggunakan tarif efektif bulanan.
- Pada masa pajak terakhir, biasanya Desember, dilakukan penghitungan kembali berdasarkan penghasilan dan ketentuan pajak selama satu tahun menggunakan tarif Pasal 17.
TER bukan berarti pemerintah menambahkan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak secara otomatis.
Skema ini bertujuan menyederhanakan pemotongan pajak selama tahun berjalan. Jumlah pajak setahun tetap ditentukan berdasarkan perhitungan tahunan sesuai ketentuan.
Kategori TER bulanan dibedakan menjadi kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP wajib pajak.
Karena itu, dua orang dengan penghasilan bruto bulanan yang sama belum tentu memiliki persentase pemotongan yang sama apabila kategori PTKP mereka berbeda.
8. Apakah Penghasilan di Bawah PTKP Tetap Harus Membayar Pajak?
Tidak semua orang yang memperoleh penghasilan otomatis memiliki PPh terutang. Apabila penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP yang berlaku, pada umumnya tidak terdapat PPh terutang atas penghasilan tersebut berdasarkan penghitungan umum PPh orang pribadi. Namun, perlu dibedakan antara kewajiban membayar pajak dan kewajiban administrasi perpajakan.
Status wajib pajak, kewajiban memiliki NPWP, serta kewajiban menyampaikan SPT mengikuti ketentuan yang berlaku. Selain itu, jenis penghasilan tertentu dapat memiliki perlakuan pajak tersendiri.
Sebagai contoh, penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak selalu dihitung dengan mekanisme yang sama seperti penghasilan yang dikenakan tarif umum. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami jenis penghasilan yang diterima sebelum menyimpulkan apakah suatu penghasilan dikenakan pajak.
9. Bagaimana Cara Melaporkan Pajak Penghasilan?
Selain membayar pajak apabila terdapat kewajiban, wajib pajak juga perlu memperhatikan kewajiban pelaporan. Salah satu dokumen penting dalam administrasi perpajakan adalah Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan.
SPT digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, serta informasi lain yang diwajibkan sesuai ketentuan. Bagi karyawan, beberapa dokumen yang biasanya diperlukan dalam proses pelaporan antara lain:
- Bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja.
- Informasi penghasilan selama satu tahun.
- Data harta dan kewajiban.
- Informasi penghasilan lain apabila ada.
Sementara itu, pelaku usaha dan pekerja bebas perlu menyiapkan pencatatan atau pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan dapat dilakukan melalui layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Wajib pajak sebaiknya memperhatikan ketentuan administrasi dan batas waktu pelaporan yang berlaku untuk tahun pajak bersangkutan.
10. Mengapa Masyarakat Perlu Memahami PPh?
Memahami PPh bukan hanya penting bagi orang yang memiliki penghasilan besar. Setiap orang yang bekerja, menjalankan usaha, atau memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi perlu memiliki pemahaman dasar mengenai perpajakan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh.
Pertama, membantu mengelola keuangan pribadi.
Dengan memahami potongan pajak, seseorang dapat memperkirakan penghasilan bersih yang diterima dan menyusun anggaran bulanan secara lebih realistis.
Kedua, meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan.
Pemahaman yang baik dapat membantu masyarakat mengetahui kapan harus membayar pajak dan kapan harus melaporkan SPT.
Ketiga, menghindari kesalahan administrasi.
Kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan dapat menimbulkan masalah perpajakan. Dengan memahami aturan dasar, risiko kesalahan dapat dikurangi.
Keempat, meningkatkan pemahaman tentang ekonomi negara.
PPh merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dengan memahami pajak penghasilan, masyarakat dapat melihat hubungan antara aktivitas ekonomi pribadi dan pembiayaan pembangunan nasional.
11. Kesimpulan
Pajak Penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PPh memiliki beberapa jenis, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final. Dalam menghitung PPh orang pribadi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penghasilan neto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta tarif progresif yang berlaku.
Bagi karyawan, pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan oleh pemberi kerja. Sementara itu, wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu memahami mekanisme perpajakan sesuai jenis penghasilan dan skema yang digunakan. Pada akhirnya, memahami PPh merupakan bagian dari literasi keuangan. Semakin baik pemahaman seseorang mengenai pajak, semakin mudah pula ia mengelola penghasilan dan menjalankan kewajiban perpajakannya.
Pajak bukan hanya persoalan berapa uang yang harus dibayarkan kepada negara, tetapi juga bagian dari hubungan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan pembiayaan pembangunan.
-----
Referensi
1. Direktorat Jenderal Pajak — https://www.pajak.go.id/
2. Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi — https://www.pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-orang-pribadi
3. Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 — https://pajak.go.id/id/artikel/tarif-efektif-rata-rata-penyempurnaan-perhitungan-pph-pasal-21
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
6. Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahan-perubahannya.
Posting Komentar untuk "Apa Itu Pajak Penghasilan (PPh)? Memahami Cara Kerja dan Perhitungannya"